Diskusi Pembahasan Pedoman Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Partisipasi Publik bagi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Sektor Investasi dan Lingkungan Hidup

09 Feb 2023 10:31:05

Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang merupakan bagian dari mitra lokal Ford Foundation disini kita melakukan Diskusi Pembahasan Pedoman Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Partisipasi Publik bagi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Sektor Investasi dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini dibuka sendiri oleh Bapak JEMPIN MARBUN, S.H., M.H selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Dari pihak tamu diwakili oleh ibu Fitriani Ahlan S (Peneliti hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia) beliau menyampaikan tujuan dari kunjungan ini adalah :

1. Sejauhmana keterlibatan stake holder dalam penyusunan peraturan daerah

2. Apakah dalam menyusun peraturan daerah tersebut menggunakan pedoman, form atau check list.

3. Bagaimana dengan respon, tanggapan dan kendala yang dihadapi dari regulasi peraturan daerah tersebut

4. Bagaimana sosisalisasi OPD terhadap regulasi tersebut ke masyarakat

Dalam penyusunan regulasi sudah seharusnya melibatkan OPD lain yang terkait dengan peraturan daerah yang nantinya akan di terbitkan agar regulasi tersebut tersusun sesuai dengan kepentingan yang dibutuhkan. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu sampai saat ini  telah menyusun peraturan daerah baik yang inisiasinya berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sendiri, juga ada inisiasi yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Inisiatif Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur)

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Inisiatif Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur)

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Inisiatif Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur)

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Regional (Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)).

Sosialisasi terhadap regulasi Peraturan Daerah yang sudah dikeluarkan salah satunya dengan cara mensosialisasikan melalui Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang ada di Provinsi Jawa Timur. Regulasi yang sudah diluncurkan ternyata masih mempunyai banyak kendala dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Contohnya : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan adanya peraturan tersebut banyak sekali perubahannya salah satunya tentang perizinan tempat penyimpanan LB3 sudah tidak ada lagi karena pelaku usaha menyusun sendiri rincian teknis terhadap tempat penyimpanan LB3 yang mereka kelola, dalam hal ini kendala yang terjadi sangat banyak karena sebagian besar dari pelaku usaha banyak yang belum faham dan sering kali mendapatkan masalah dalam menyusun rincian teknis mereka sehingga saat ada pengawasan dilakukan maka mereka pun mendapatkan temuan lapangan dimana rincian teknis yang mereka susun tidak sesuai dengan keadaan yang ada.

Diaharapkan dengan adanya regulasi baru dapat memudahkan dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga dapat memperkecil kendala yang ada.

Semoga bermanfaat.