Malang – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 pada Rabu-Kamis, 20-21 November 2024, bertempat di Ruang Rapat Arjuno, Bakorwil III Malang, Jalan Simpang Ijen No. 2, Kota Malang.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait implementasi kebijakan pembinaan jabatan fungsional, khususnya dalam penyusunan kebutuhan formasi jabatan fungsional bidang lingkungan hidup. Acara ini dihadiri oleh peserta dari DLH kabupaten/kota se-Jawa Timur, yang terdiri dari perwakilan pejabat fungsional bidang lingkungan hidup, yaitu Pengendali Dampak Lingkungan, Pengawas Lingkungan Hidup, dan Penyuluh Lingkungan Hidup, serta pejabat/pengelola kepegawaian.
Sekretaris DLH Provinsi Jawa Timur, Nurul Mutasyiroh, membuka acara ini dan menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan terhadap jabatan fungsional. "Sebagai instansi pembina jabatan fungsional bidang lingkungan hidup tingkat provinsi, kami berkomitmen untuk senantiasa memonitor dan menginventarisasi apa yang menjadi kebutuhan bagi pejabat fungsional bidang lingkungan hidup di Jawa Timur, yang kemudian menjadi dasar dalam menganalisis dan menyusun strategi pengembangan kompetensi serta pola karier pejabat fungsional bidang lingkungan hidup di masa mendatang," ujar beliau dalam sambutannya.
Materi pembinaan disampaikan oleh narasumber dari Tim Kepegawaian DLH Provinsi Jawa Timur. Salah satu agenda utama adalah penyampaian teori, praktik dan konsultasi teknis/sharing session terkait Penyusunan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup, diantaranya melalui penyusunan dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).
Melalui kegiatan ini, peserta diajak untuk memahami teknis penyusunan Anjab dan ABK secara detail dan komprehensif sesuai kebutuhan formasi jabatan fungsional bidang lingkungan hidup di masing-masing daerah. Kegiatan ini mencakup simulasi langsung dengan data dari instansi peserta, sehingga peserta dapat lebih memahami proses penyusunan dan implementasi yang sesuai dengan regulasi.
Diskusi berjalan dinamis, dengan banyak peserta aktif memberikan saran dan pertanyaan. Mohammad Mulyadi, dari DLH Kabupaten Pamekasan, menyampaikan pentingnya memperpanjang durasi pelatihan untuk pemantapan materi. "Kegiatan ini harus tetap ada setiap tahun untuk mengakomodasi perubahan regulasi khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional. Durasi pelatihan juga sebaiknya diperpanjang untuk memastikan materi dan praktik dapat tersampaikan dengan maksimal," ungkapnya.
Sebagai peserta, Ia juga mengapresiasi pendekatan praktis yang diterapkan dalam pembinaan ini. "Simulasi dan konsultasi langsung seperti ini sangat membantu kami memahami mekanisme penyusunan Anjab dan ABK. Harapannya, kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan kami," ujarnya.
Rapat koordinasi ini melibatkan 38 DLH kabupaten/kota di Jawa Timur, mulai dari DLH Kota Surabaya hingga DLH Kabupaten Sumenep. Melalui forum ini, diharapkan terjadi sinergi yang lebih erat antara DLH Provinsi dan kabupaten/kota dalam menciptakan SDM lingkungan hidup yang lebih baik di Jawa Timur.
Acara ditutup dengan harapan agar pembinaan ini mampu menjadi pijakan untuk peningkatan kualitas jabatan fungsional lingkungan hidup di masa depan. DLH Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kompetensi pejabat fungsional bidang lingkungan hidup demi keberlanjutan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup yang optimal.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website resmi kami di https://dlh.jatimprov.go.id/.
